Cara Pendiri Startup Hindari Masalah Hukum Sebelum Cari Pendanaan

Banyak pendiri startup mengabaikan fondasi hukum sampai terlambat—ketika investor mulai menuntut due diligence. Menurut Adit dari MDI, sayap venture Telkom, masalah hukum menjadi salah satu alasan utama kegagalan startup, bahkan setelah berhasil mencapai product-market fit dan mendapatkan pendanaan. Masalah ini bukan sekadar formalitas administratif; bisa menggagalkan kesepakatan atau menimbulkan tanggung jawab pribadi. Pendiri harus bertindak lebih awal agar terhindar dari kejutan mahal.

Apa Saja Tantangan Hukum Umum di Startup Tahap Awal?

Adit mengidentifikasi delapan risiko hukum utama yang sering menghambat startup saat menjalani due diligence:

1. Pemilihan co-founder yang kurang tepat dan tidak adanya kesepakatan formal
2. Perlindungan kekayaan intelektual (IPR) yang lemah atau tidak ada sama sekali
3. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan privasi data
4. Operasi tanpa izin di sektor teratur seperti fintech
5. Ketidakselarasan dengan tujuan perusahaan dan tata kelola
6. Konflik kepentingan antar pendiri dan direksi
7. Gagal mendaftarkan perubahan pemegang saham ke pemerintah
8. Penggunaan kesepakatan informal atau tidak terdokumentasi

Masalah-masalah ini mungkin terasa kecil di awal, tapi akan memburuk seiring waktu. Perselisihan IP yang belum selesai atau investor yang tidak terdaftar bisa merusak seluruh putaran pendanaan atau menghambat proses akuisisi.

Mengapa Kesepakatan Co-Founder Wajib Ada?

"Anda harus sangat teliti memilih co-founder. Banyak pertikaian muncul nanti, dan tanpa kesepakatan formal, hasilnya tidak pasti."

Banyak pendiri mengandalkan kepercayaan daripada kontrak. Tapi kepercayaan bisa runtuh saat tekanan datang. Kesepakatan co-founder menetapkan peran jelas, pembagian saham, jadwal vesting, serta prosedur keluar. Tanpa itu, pendiri yang keluar bisa mengklaim kepemilikan atas teknologi, kode, atau ide bisnis—terutama jika mereka adalah pemimpin teknis.

"Hati-hati saat keluar, kenapa? Kalau Anda sudah keluar, dapat pendanaan, ternyata ada teknologi yang khas gitu, dan ternyata yang keluar itu CTO-nya. Dia punya teknologinya, hati-hati."

Pendiri yang meninggalkan perusahaan tanpa klausul keluar yang jelas bisa kemudian menantang hak perusahaan atas kode yang dibuatnya. Risiko ini sangat tinggi jika pendiri tersebut adalah pencipta IP inti. Kesepakatan co-founder mencegah ini dengan menentukan kepemilikan sejak hari pertama.

Bagaimana Melindungi Kekayaan Intelektual dan Data?

"Kalau teman-teman teknologinya memang khas, IPR-nya tolong dijaga benar-benar."

Startup dengan teknologi khusus harus segera mendaftarkan kekayaan intelektual—paten, merek dagang, dan hak cipta—sejak dini. Ini mencakup kode sumber, algoritma, dan identitas branding. Tanpa pendaftaran, perusahaan bisa kehilangan posisi hukum jika ada yang mengklaim kepemilikan.

Perlindungan data juga tak kalah penting. Jika startup mengumpulkan data pengguna, harus patuh terhadap hukum privasi data Indonesia. Gagal melakukannya bisa berakibat denda atau tindakan regulator, terutama jika bergerak di fintech atau kesehatan.

"Jangan sampai Anda diban sama OJK. Setelah pendanaan, dapat funding, ternyata Anda enggak berizin. Itu bahaya sekali."

Beroperasi tanpa izin di sektor teratur bisa langsung berujung pada penutupan. Pendiri harus memastikan apakah model bisnis mereka butuh izin dari OJK atau regulator lain.

Kapan Harus Rekrut Penasihat Hukum?

"Kalau agreement-nya sangat material dan itu membutuhkan yang hal yang rumit, itu Anda perlu didampingi oleh penasihat hukum."

Tidak semua kesepakatan butuh pengacara—tapi yang bersifat material iya. Ini termasuk:

• Kesepakatan lisensi pelanggan (terutama untuk software B2B)
• Perjanjian investor dengan jumlah besar
• Kerja sama atau kemitraan
• Kontrak dengan vendor pihak ketiga yang menangani data sensitif

Formulir online sederhana mungkin terlihat cukup, tapi bisa jadi mengikat secara hukum tanpa klausul yang tepat. Penasihat hukum memastikan perjanjian mencakup:

• Klausul perlindungan data
• Yurisdiksi dan mekanisme penyelesaian sengketa
• Ketentuan penghentian
• Batasan tanggung jawab

"Takutnya nanti ketika ada hal tertentu, gugatan dan sebagainya menjadi bermasalah, bisa jadi digugat, bisa jadi dibangkrutkan kadang-kadang."

Tanpa tinjauan hukum, kontrak yang buruk bisa membawa perusahaan ke tengah persidangan atau bahkan kebangkrutan.

Apa Tiga Badan Tata Kelola Inti di Startup?

"Untuk menjalankan perusahaan itu ada tiga organ yang bertanggung jawab. Pertama adalah BOC, BOD, sama RPS pemegang saham."

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan No. 6/2007, hanya tiga entitas yang bisa dituntut secara hukum:

1. Dewan Direksi (BOD) – Bertanggung jawab atas operasional harian
2. Dewan Pengawas (BOC) – Mengawasi BOD dan memastikan kepatuhan
3. Pemegang Saham (RPS) – Pemilik perusahaan dan menyetujui keputusan besar

Tidak ada pihak lain—inkubator, mentor, atau investor—yang bisa dituntut atas tindakan perusahaan. Ini berarti pendiri harus menjaga kewajiban fidusia dan menghindari konflik kepentingan.

"Jangan sampai Anda mendirikan perusahaan untuk memperkaya diri sendiri. Itu enggak boleh."

Pendiri yang menggunakan dana perusahaan untuk kebutuhan pribadi bisa terkena tanggung jawab pribadi. Hukum menuntut mereka meski perusahaan sudah terdaftar.

Mengapa Pendaftaran Pemegang Saham Sangat Penting?

"Pemegang saham ini selain kita bikin list-nya, nanti juga didaftarkan di Kemenkumham."

Kepemilikan saham harus didaftarkan secara resmi ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Ini mencakup:

• Daftar pemegang saham awal
• Perubahan kepemilikan
• Investor baru yang masuk

"Kalau dia enggak bisa membuktikan bahwa share-nya itu adalah share-nya investor yang itu, dia akan kalah."

Jika kepemilikan investor tidak terdaftar, mereka tidak punya klaim hukum. Bahkan jika uang sudah disetorkan lewat pendiri, hukum hanya mengakui pemegang saham yang terdaftar. Ini sangat berisiko jika startup tumbuh jadi unicorn.

"Kalau nanti founder-nya berniat tidak benar, gitu kan. Tapi di mata hukum dia benar. Kenapa? Karena secara hukum nanti pemegang sahamnya atas nama founders."

Investor yang mendanai startup lewat nama pendiri tidak punya kedudukan hukum kecuali kepemilikannya terdaftar. Ini menciptakan skenario berisiko tinggi bagi kedua belah pihak.

Kapan Kesepakatan Harus Ditulis?

"Makanya butuh yang namanya tertulis. Dan notaris itu sebenarnya untuk hanya untuk meregister aja."

Meski kesepakatan lisan bisa mengikat, sulit dibuktikan di pengadilan. Dokumen tertulis penting untuk:

• Membuktikan niat dan ketentuan
• Menyelesaikan sengketa
• Mendukung klaim hukum

Notaris tidak wajib untuk semua perjanjian—tapi penting untuk dokumen tertentu seperti kesepakatan pemegang saham atau kontrak properti. Fungsi notaris hanya memverifikasi keberadaan perjanjian, bukan membuatnya.

Untuk perjanjian pelanggan, Adit menyarankan gunakan dokumen fisik (hard copy) di Indonesia karena kewajiban hukum. Namun, kontennya bisa digital—asalkan versi akhir ditandatangani dan disimpan dengan aman.

Poin-Poin Kunci

• Buat kesepakatan co-founder sejak dini untuk hindari sengketa saham dan IP.
• Daftarkan semua kekayaan intelektual dan patuhi aturan privasi data.
• Jangan beroperasi tanpa izin di sektor teratur.
• Daftarkan semua pemegang saham ke Kemenkumham untuk lindungi hak investor.
• Libatkan penasihat hukum untuk perjanjian penting agar terhindar dari tanggung jawab di masa depan.